 |
| PT.Freeport Indonesia.Ist |
Oleh, Mikel Kudiai
(Sebuah catatan khusus dari penulis untuk mengungkakan legitimasi lahirnya persoalan PT Freeport mengenai smelter hingga terbentuknya isu perjuangan Pemerintah Provinsi Papua saat menunggu Otsus Plus dari pemerintah pusat sebelum dan sesudah pertemuan dengan Jokowi, Kamis (29/1/14). Tulisan ini juga mencoba mencari cela dan jalan bagaimana kebenaran itu terbukti ada permainan dibalik Pemerintah Provinsi Papua).
Mengenai PT Freeport yang diperjuangkan Pemerintah Provinsi Papua sebagai alternatif wadah untuk menjamin kehidupan orang Papua secara menyeluruh dengan adanya pembangunan smelter di Papua. Tak kalah nyaris isu yang berkembang saat ini, PT Freeport dipandang sebagai sebuah ancaman utama Pemerintah Provinsi Papua dengan stegmen-stegmen yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe sepeti ditulis pada tabloidjubi.com edisi 30 Januari 2015, yang menyatakan bahwa masyarakat Papua akan mengusir dan menutup PT Freeport dari Provinsi Papua jika tidak membangun smelter atau pengolah bahan mineral dari daerah Papua juga. Kenyataan yang terjadi berdasarkan stegmen itu Gubernur sudah melakukan sebuah upaya dimana yang diinginkan rakyat Papua sendiri sebagai pemilik hak ulayat.
Melihat lagi lebih dalam yang dikatakan Gubernur dengan adanya mengusir dan menutup menjadi sebuah jaminan besar dan sebuah harapan besar orang Papua sebagai sebuah alternatif pengelolahan perusahan terbesar dunia yang membacok adanya kaki tangan kapitalis yang memarjinalkan rakyat Papua sebagai pemilik tanahnya sendiri. Sebuah perkataan yang lugas yang dengan kenyataan Gubernur melakukan sebuah hal positif yang dipengaruhi dengan situasi pembangunan yang sampai saat ini macet karena adanya sebuah skenario besar dibalik perusahan tersebut.
Ancaman mulai meningkat dengan todongan Gubernur yang mengatakan akan mengusir dan menutup PT Freeport jika pemeritah pusat tidak membangun smelter atau pengelolah bahan mineral dari daerah Papua juga. Benar-benar ancaman serius timbulnya sebuah situasi yang kadang kita tidak bayangkan, apa yang selalu diperjuangkan pergerakan-pergerakan mahasiswa dan umum untuk menutupnya perusahan di Papua secara lugas sedang diperjuangkan juga oleh Pemerintah Provinsi Papua sendiri. Sebagai seorang nomor satu di Papua, Gubernur percaya diri kalau apa yang dikatakannya tersebut adalah alternatif yang akan dilakukannya.
Ancamannya semakin memanas dengan stigmen Gubernur yang mengatakan bahwa pengolah bahan mineral dari daerah Papua juga bukan dari luar. Sebuah stegmen yang memberikan peluang besar secara tiba-tiba adanya sebuah pengelolahan yang muncul dari mainsefnya para petinggi-petinggi di Papua.
Kebijakan yang luar biasa, hingga stegmen yang dikeluarkan Gubernur lagi dengan mengatakan kalau PT Freeport tidak mau membangun smelter maka kami akan membangun smelter sendiri dan nanti investor dari mana pun harus menggunakan smelter milik provinasi Papua. Berbicara soal smelter kalau memang benar pemerintah nafsu membuat smelter.
Smelter dalam sebuah perusahan menjadi sangat penting karena dengan dibangunnya sebuah perusahan besar maupun kecil. Karena masalah smelter berbicara juga soal pemurnian hasil tambang yang juga harus memiliki tenaga yang cukup dan membuang banya uang untuk membangun smelter tersebut.
Soal smelter dengan ancaman Gubernur di atas, secara analisis untuk kenyataan dan situasi orang Papua memang sangat dibutuhkan. Tetapi secara kenyataan yang ada malah sebaliknya.
Sekarang bagaimana dengan smelter yang menjadi ancaman Pemerintah Provinsi Papua dengan mengatakan stegmen-stegmen yang memicu ditolaknya smelter dibangun di Gresik. Hingga pernyataan demi pernyataan dinaikan dimedia-media sosial dengan todohan kalau Gubernur membantah dilakukannya pembangunan smelter di Gresik.
Situasi di Gresik terkait masalah pembangunan smelter yang diproduksi bahan mentahnya dari PT Freeport dan di ekspor ke Gresik yang katanya bentuk sebuah kerjasama antar perusahan. Secara nyata dalam tabloidjubi.com edisi 29 Januari 2015, Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambali Hadim Radianto mengaku belum menerima rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau “Smelter” milik PT Freeport sendiri.
Hanya sekedar “Kabar Burung” alias kabar situasi yang terbangun saja, tapi bukan secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait pembangunan smelter tersebut. Secara terang-terangan sudah jelas bahwa PT Freeport yang diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah hanya sekedar hayalan dibalik kepentingan.
Kepentingan Pemerintah Provinsi Papua?
Sebelum memanasnya isu PT Freeport terkait pembangunan smelter, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultur orang Papua, hingga Pemerintah Provinsi Papua, beserta jajarannya sudah memperjuangkan Otonomi Khusus (Otsus Papua) Plus dengan berbagai macam cara. Terakhir rancangan Otsus Plus, dokumen resminya ada di DPR dan DPD Papua sebagai dewan yang mewakili rakyat Papua di bawah kemelaratan manusia Papua yang selalu diteror, dibantai, hingga dibunuh oleh militer Indonesia.
Informasi terakhir terkait dengan Otsus Papua seperti ditulis dari majalahselangkah.com edisi 28 Januari 2015, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Papua, F.X Mote mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Plus yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua harus didukung oleh semua elemen.Otsus Plus sebagai sebuah perubahan pembangunan menuju era baru dalam pembangunan berkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di berbagai bidang di Provinsi paling timur di Indonesia.
Sebelum mengkritisi pernyataan tersebut, seperti ditulis tabloidjubi.com edisi 30 Januari 2015, Gubernur Papua juga saat menemui Presiden Indonesia, Jokowi Dodo (Jokowi), pada Kamis (29/1/2014) malam, selain membahas bantahan pembangunan smelter yang rencananya dibangun di Gresik yang katanya “Kabar Burung” itu juga membahas masalah RUU Otsus Papua. Gubernur mengaku dalam pertemuan itu dibahas 2 agenda yaitu Masalah RUU Otsus Plus dan masalah PT Freeport tersebut.
Mulai dari bawah, pernyataan Gubernur pada pertemuan dengan Jokowi membahas masalah RUU Otsus Plus yang sangat tidak disukai rakyat Papua, karena secara struktur orang Papua, Otsus telah gagal dari tahun 2001 awal dibentuknya hingga sampai saat ini. Rakyat Papua meminta jalan perdamaian dan hati nurani dengan pemerintah Indonesia harus mengakui bahwa Papua adalah wilayah yang sudah merdeka secarah penuh.
Gubernur dengan cara politiknya yang seharusnya tidak menjadi agenda dalam pertemuan tersebut, malah membahas hal yang sebenarnya tidak masuk akal, kalau kita pikirkan secara analogi yang benar. Permasalah PT Freeport yang dicampur aduk dengan permasalah Otsus Plus menjadi sebuah landasan kepentingan pemerintah Papua dengan berbagai macam cara tersistematis yang diperlambat oleh permainan politik pemerintah pusat. Makanya semua diperalat. Toh, semua tidak sadar situasi.
Situasi yang semakin memanas dengan ketidak legitimasinya Gubernur dalam menangani persoala PT Freeport dengan berbagai bentuk, mulai dari penolakan kecar, hingga todongan untuk membangun smelter sendiri membesarkan suasana hingga kecapaian pemerintah yang ingin menjadi suatu kebenarannya Pemerintah Provinsi Papua atas dasar kepentingannya.
Sebelum situasi dimana penolakan yang menjadi-jadi oleh Pemerintah Papua dengan membakan isu yang sangat pedas dikalangan masyarakat Papua yang tidak menjamin kebenaran Pemerintah Papua yang akan dicapai. Situasi itu diperkuat dengan pernyataan Bupati Gresik dengan menyebutkan Pembangunan smelter adalah sebuah kabar angin. Secara kenyataannya Gubernur punya sebuah kepentingan yang mau membenarkan apa yang di katakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Papua, bahwa RUU Otsus Plus yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua harus didukung oleh semua elemen.Otsus Plus sebagai sebuah perubahan pembangunan menuju era baru dalam pembangunan berkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di berbagai bidang di Provinsi paling timur di Indonesia.
Ketidak percayaan orang Papua yang selalu berakibat pada hidup orang Papua. Apa lagi integrasi dengan NKRI dengan lahirnya sebuah Otsus Plus seperti yang disampaikan tadi. Ketidak percayaan akan nampak terus menerus, apa lagi dengan adanya Pemerintah Provinsi Papua yang dengan sengaja memainkan peran tersebut tadi.
Kalau ada yang sudah tebak, kepentingan Pemerintah Provinsi Papua terkait dengan antara PT Freeport dan Otsus Papua, bisa kita membayang-bayangkan sendiri apa kepentingan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Papua sendiri. Dengan begitu kita akan tahu, apa dan mengapa kebijakan itu dibuat secara langsung maupun tidak langsung secara tidak terpaksa atas kepentingan Pemerintah.
Terakhirnya bahwa, ideologi orang Papua akan tumbuh dan berkembang dengan lahirnya generasi-generasi yang baru dan tahu dengan konteks dan situasi orang Papua saat ini. Entah, Pemerintah Provinsi Papua akan membuat sebuah kebijakan yang lari dari kehidupan orang Papua yang sebenarnya, tetapi nasionalisme sebagai identitas akan terus di perjuangkan melalui pergerakan-pergerakan mahasiswa yang tahu sebagai bangsa yang sedang di jajah dan di tindas dari segala macam cara.
Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Yogyakarta
Ancamannya semakin memanas dengan stigmen Gubernur yang mengatakan bahwa pengolah bahan mineral dari daerah Papua juga bukan dari luar. Sebuah stegmen yang memberikan peluang besar secara tiba-tiba adanya sebuah pengelolahan yang muncul dari mainsefnya para petinggi-petinggi di Papua.
Kebijakan yang luar biasa, hingga stegmen yang dikeluarkan Gubernur lagi dengan mengatakan kalau PT Freeport tidak mau membangun smelter maka kami akan membangun smelter sendiri dan nanti investor dari mana pun harus menggunakan smelter milik provinasi Papua. Berbicara soal smelter kalau memang benar pemerintah nafsu membuat smelter.
Smelter dalam sebuah perusahan menjadi sangat penting karena dengan dibangunnya sebuah perusahan besar maupun kecil. Karena masalah smelter berbicara juga soal pemurnian hasil tambang yang juga harus memiliki tenaga yang cukup dan membuang banya uang untuk membangun smelter tersebut.
Soal smelter dengan ancaman Gubernur di atas, secara analisis untuk kenyataan dan situasi orang Papua memang sangat dibutuhkan. Tetapi secara kenyataan yang ada malah sebaliknya.
Sekarang bagaimana dengan smelter yang menjadi ancaman Pemerintah Provinsi Papua dengan mengatakan stegmen-stegmen yang memicu ditolaknya smelter dibangun di Gresik. Hingga pernyataan demi pernyataan dinaikan dimedia-media sosial dengan todohan kalau Gubernur membantah dilakukannya pembangunan smelter di Gresik.
Situasi di Gresik terkait masalah pembangunan smelter yang diproduksi bahan mentahnya dari PT Freeport dan di ekspor ke Gresik yang katanya bentuk sebuah kerjasama antar perusahan. Secara nyata dalam tabloidjubi.com edisi 29 Januari 2015, Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambali Hadim Radianto mengaku belum menerima rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau “Smelter” milik PT Freeport sendiri.
Hanya sekedar “Kabar Burung” alias kabar situasi yang terbangun saja, tapi bukan secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait pembangunan smelter tersebut. Secara terang-terangan sudah jelas bahwa PT Freeport yang diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah hanya sekedar hayalan dibalik kepentingan.
Kepentingan Pemerintah Provinsi Papua?
Sebelum memanasnya isu PT Freeport terkait pembangunan smelter, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultur orang Papua, hingga Pemerintah Provinsi Papua, beserta jajarannya sudah memperjuangkan Otonomi Khusus (Otsus Papua) Plus dengan berbagai macam cara. Terakhir rancangan Otsus Plus, dokumen resminya ada di DPR dan DPD Papua sebagai dewan yang mewakili rakyat Papua di bawah kemelaratan manusia Papua yang selalu diteror, dibantai, hingga dibunuh oleh militer Indonesia.
Informasi terakhir terkait dengan Otsus Papua seperti ditulis dari majalahselangkah.com edisi 28 Januari 2015, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Papua, F.X Mote mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Plus yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua harus didukung oleh semua elemen.Otsus Plus sebagai sebuah perubahan pembangunan menuju era baru dalam pembangunan berkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di berbagai bidang di Provinsi paling timur di Indonesia.
Sebelum mengkritisi pernyataan tersebut, seperti ditulis tabloidjubi.com edisi 30 Januari 2015, Gubernur Papua juga saat menemui Presiden Indonesia, Jokowi Dodo (Jokowi), pada Kamis (29/1/2014) malam, selain membahas bantahan pembangunan smelter yang rencananya dibangun di Gresik yang katanya “Kabar Burung” itu juga membahas masalah RUU Otsus Papua. Gubernur mengaku dalam pertemuan itu dibahas 2 agenda yaitu Masalah RUU Otsus Plus dan masalah PT Freeport tersebut.
Mulai dari bawah, pernyataan Gubernur pada pertemuan dengan Jokowi membahas masalah RUU Otsus Plus yang sangat tidak disukai rakyat Papua, karena secara struktur orang Papua, Otsus telah gagal dari tahun 2001 awal dibentuknya hingga sampai saat ini. Rakyat Papua meminta jalan perdamaian dan hati nurani dengan pemerintah Indonesia harus mengakui bahwa Papua adalah wilayah yang sudah merdeka secarah penuh.
Gubernur dengan cara politiknya yang seharusnya tidak menjadi agenda dalam pertemuan tersebut, malah membahas hal yang sebenarnya tidak masuk akal, kalau kita pikirkan secara analogi yang benar. Permasalah PT Freeport yang dicampur aduk dengan permasalah Otsus Plus menjadi sebuah landasan kepentingan pemerintah Papua dengan berbagai macam cara tersistematis yang diperlambat oleh permainan politik pemerintah pusat. Makanya semua diperalat. Toh, semua tidak sadar situasi.
Situasi yang semakin memanas dengan ketidak legitimasinya Gubernur dalam menangani persoala PT Freeport dengan berbagai bentuk, mulai dari penolakan kecar, hingga todongan untuk membangun smelter sendiri membesarkan suasana hingga kecapaian pemerintah yang ingin menjadi suatu kebenarannya Pemerintah Provinsi Papua atas dasar kepentingannya.
Sebelum situasi dimana penolakan yang menjadi-jadi oleh Pemerintah Papua dengan membakan isu yang sangat pedas dikalangan masyarakat Papua yang tidak menjamin kebenaran Pemerintah Papua yang akan dicapai. Situasi itu diperkuat dengan pernyataan Bupati Gresik dengan menyebutkan Pembangunan smelter adalah sebuah kabar angin. Secara kenyataannya Gubernur punya sebuah kepentingan yang mau membenarkan apa yang di katakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Papua, bahwa RUU Otsus Plus yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua harus didukung oleh semua elemen.Otsus Plus sebagai sebuah perubahan pembangunan menuju era baru dalam pembangunan berkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di berbagai bidang di Provinsi paling timur di Indonesia.
Ketidak percayaan orang Papua yang selalu berakibat pada hidup orang Papua. Apa lagi integrasi dengan NKRI dengan lahirnya sebuah Otsus Plus seperti yang disampaikan tadi. Ketidak percayaan akan nampak terus menerus, apa lagi dengan adanya Pemerintah Provinsi Papua yang dengan sengaja memainkan peran tersebut tadi.
Kalau ada yang sudah tebak, kepentingan Pemerintah Provinsi Papua terkait dengan antara PT Freeport dan Otsus Papua, bisa kita membayang-bayangkan sendiri apa kepentingan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Papua sendiri. Dengan begitu kita akan tahu, apa dan mengapa kebijakan itu dibuat secara langsung maupun tidak langsung secara tidak terpaksa atas kepentingan Pemerintah.
Terakhirnya bahwa, ideologi orang Papua akan tumbuh dan berkembang dengan lahirnya generasi-generasi yang baru dan tahu dengan konteks dan situasi orang Papua saat ini. Entah, Pemerintah Provinsi Papua akan membuat sebuah kebijakan yang lari dari kehidupan orang Papua yang sebenarnya, tetapi nasionalisme sebagai identitas akan terus di perjuangkan melalui pergerakan-pergerakan mahasiswa yang tahu sebagai bangsa yang sedang di jajah dan di tindas dari segala macam cara.
Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Yogyakarta
0 comments:
Post a Comment