![]() |
Foto bareng seusai diskusi mengenai isu Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Bertempat di Asrama Deiyai Jogja. |
Ipmanapandode.org-- Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai Yogyakarta-Solo menggelar diskusi dengan pokok pembahasan "Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah" pada hari kamis, (14/03/19) pukul 19:35-22:00 WIB. Bertempat di Asrama Deiyai Woogada-Wookebada. Jl. Palagan Tentara Pelajar, Km 07 No.22 RT/RW23/29 Tegalwaras, Sariharjo, Sleman, Yogykarta.
Rencana Pemekaran
Provinsi Papua Tengah adalah suatu persetujuan yang disetujui dalam rapat kerja (RAKER) oleh asosiasi
bupati-bupati kabupaten wilayah Meepago yang baru saja terbentuk pada akhir tahun 2018 lalu.
Dalam Rapat Kerja tersebut membahas sejumlah program strategis pembangunan kawasan Meepago, pada pekan lalu di Nabire, Rabu, 06/03/19. Salah satu program
yang menjadi polemik oleh Mahasiswa
Meepago adalah poin ke 14 (empat belas),
berbunyi “Menyepakati dan menyeruhkan
kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri menerima pemekaran Provinsi Papua
Tengah.
Perdebatan ini terus berkembang dimana-mana baik di media cetak maupun di media online (daring).
Dalam diskusi tersebut, Andi Ogetai selaku wakil ketua Badan Pengurus Harian Ipmanapandode Joglo ini mengajak kepada seluruh mahasiswa Meepago untuk terus bersuara tolak terkait perencanaan itu dengan lisan maupun tulisan.
Dalam diskusi tersebut, Andi Ogetai selaku wakil ketua Badan Pengurus Harian Ipmanapandode Joglo ini mengajak kepada seluruh mahasiswa Meepago untuk terus bersuara tolak terkait perencanaan itu dengan lisan maupun tulisan.
“Senantiasa berdemonstrasi menyuarakan dan
tetap menulis tentang hal-hal yang berimbas besar terhadap rakyat sipil
guna mencegah itu semua agar tersampai aspirasi
kita kepada publik melalui tulisan dan atau lisan”, bebernya
Suatu ikhtisar latar belakang Pemekaran provinsi Papua
tengah pernah dilakukan (diajukan) berdampingan dengan pemekaran Provinsi Papua tengah yang dilakukan oleh beberapa elit di Papua. Tetapi Provinsi Papua tengah ini dibatalkan karena tidak disetujui oleh Jakarta karena tidak disertai dengan
adanya aspirasi masyarakat. Dan mulai diungkit kembali lagi pada tahun 2019
dalam asosiasi proker enam kabupaten di wilayah Meepago. Hal ini dijelaskan
oleh Demianus Nawipa sebagai pembicara.
Dalam diskusi tersebut Demianus Nawipa selaku pembicara menekankan kepada seluruh audiensi untuk perlu melihat
beberapa hal dari sisi positif juga dari sisi negatif. Sehingga seluruh
mahasiswa mengeluarkan pernyataan statement
sebagai awal dari pergerakan penolakan Provinsi Papua Tengah dengan melandasi
beberapa pokok pernyataan secara tegas dirangkul dari aspek Negatif:
- Transmigrasi penduduk dari luar Papua, dan sebagian besar tenaga kerja di berbagai bidang akan dikuasai oleh pendatang atau orang non Papua;
- Mengekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan manusia secara besar-besaran;
- Dengan adanya pemekaran provinsi baru itu maka meliterisme, kapitalisme, imperialisme pun akan semakin bertambah dan menguat;
- Dengan adanya pemekaran, masyarakat jelata menjadi termarjinal dan terbuai dalam derasnya kepunahan;
- Dengan pemekaran, banyak perusahaan ilegal masuk mengekploistasi sumber daya alam Papua;
- Dengan adanya pemekaran, merusak tatanan dan eksistensi orang asli Papua secara khusus Papua tengah;
- Akan meningkat angka kematian yang drastis akibat pembabatan pohon dengan liar oleh perusahan ilegal;
- Rusaknya lingkungan hidup dan tempat tinggalnya masyarakat orang asli Papua;
- Dan lain-lain.
Positif:
- Mengurangi pengangguran yang terjadi di wilayah Papua
Adapun alasan-alasan yang mendasari penolakan pemekaran provinsi Papua
tengah adalah sebagai berikut:
- Pemekaran ini sama saja membuka ruang untuk peperangan antar suku, daerah dan antar lain;
- Dengan adanya pemekaran, pendatang akan semakin bertambah dan penduduk asli akan semakin berkurang;
- Menggunakan data penduduk sebagai alasan untuk menolak pemekararn;
- Sebelum mekarkan, mangajukan tuntutan masyarakat terhadap beberapa elit Meepago tentang program kerja yang belum terselesaikan ketika berstatus daerah kabupaten;
- Undang-undang kepemilikan wilayah adat telah dihapus dan tidak pakai;
- Mendukung dan Membangun universitas yang sudah ada;
- Dengan pemekaran produksi dan pengkonsumsi miras dan sejenisnya akan bertambah banyak;
- Salah kelolah dan salah peletakan pembangunan akan mendatangkan musibah;
- Perpecahan besar-besaran akan terjadi di Papua;
- Dan sebagainya
Kemudian, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai Yogyakarta dan Solo menyuruhkan kepada semua pihak, terutama lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk berkontribusi dan kolaborasi untuk menolak:
- Membentuk panitia atau tim penolakan dan bekerja sama dengan masyarakat;
- Kerja sama dengan beberapa intelektual masyarakat yang menolak pemekaran termasuk kedua wilayah adat;
- Kerja sama dengan mahasiswa dari beberapa kota se-Indonesia yang menyuarakan peduli penolakan pemekaran provinsi Papua tengah;
- Memanfaatkan atau bekerja sama dengan beberapa lembaga Provinsi Papua seperti MRP, DPR, gubernur, DPR RI, LSM dan Tokoh Adat).
Pada akhir diskusi ketua BPH IPMANAPANDODE JOGLO, Petrus Tebai
mengatakan, “diskusi ini hanya sebatas diskusi yang bersifat tertutup, artinya, hanya khusus Mahasiswa Meepago. Dan untuk diskusi terbuka (Mahasiswa Papua Umum) terkait isu tersebut itu akan kita bahas lagi, setelah kami Badan Pengurus Harian mengkordinasi dengan beberapa organisasi lain", ujarnya
Pantauan media ini, diskusi tersebut dilalui dengan suasana aman dan lancar karena nampaknya seluruh peserta diskusi benar-benar menolak pemekaran dan tidak ditemukan seorang pun yang konservatif mempertahankan argumen untuk menerima pemekaran. Hampir seluruh peserta yang hadir telah setuju mengatakan harus memboikot (menolak) Pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Diskusi ini digelar oleh Biro Pendidikan dan dipandu oleh Demianus Nawipa sebagai Pembicara, Emanuel Mote sebagai Moderator dan Yulianus Degei sebagai Notulen.
Pantauan media ini, diskusi tersebut dilalui dengan suasana aman dan lancar karena nampaknya seluruh peserta diskusi benar-benar menolak pemekaran dan tidak ditemukan seorang pun yang konservatif mempertahankan argumen untuk menerima pemekaran. Hampir seluruh peserta yang hadir telah setuju mengatakan harus memboikot (menolak) Pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Diskusi ini digelar oleh Biro Pendidikan dan dipandu oleh Demianus Nawipa sebagai Pembicara, Emanuel Mote sebagai Moderator dan Yulianus Degei sebagai Notulen.
Reporter: Yubal A. Nawipa
Posted: Biro Pubdekdok (Kon. M)
Posted: Biro Pubdekdok (Kon. M)
0 comments:
Post a Comment